Promo UKM | Belakangan ini banyak orang merasa uang belanja bulanan terasa lebih cepat habis, padahal jumlah yang dikeluarkan tidak jauh berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Fenomena ini bukan sekadar perasaan semata, melainkan cerminan nyata dari perubahan harga atau inflasi yang terus bergerak dan memengaruhi daya beli masyarakat Indonesia secara langsung.
Inflasi: Bukan Sekadar Angka Statistik
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu, dan saat inflasi tinggi, daya beli uang menjadi lebih lemah karena uang yang sama tidak bisa membeli barang sebanyak sebelumnya. Artinya, nilai riil dari uang yang kita pegang hari ini bisa jadi lebih kecil dibanding beberapa bulan lalu, meski jumlah nominalnya sama.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19 persen secara tahunan (year on year), meningkat dibandingkan posisi Juli 2026 yang tercatat 2,88 persen. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,21 persen, sementara inflasi tahun kalender (year-to-date) tercatat 1,86 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi tahunan, dengan andil 1,13 persen — komoditas seperti daging ayam ras, ikan segar, minyak goreng, beras, dan cabai rawit menjadi penyebab utamanya.
Studi Kasus: Ketika Harga Ayam Jadi Cermin Ekonomi Rumah Tangga
Baca Juga
Supaya lebih terasa dampaknya, mari lihat contoh nyata dari pasar tradisional. Di Pasar Wates, Kabupaten Kediri, harga daging ayam melonjak dari sekitar Rp27.000–28.000 per kilogram menjadi Rp34.000 dalam waktu dua pekan saja, seiring dimulainya tahun ajaran baru dan berjalannya kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pedagang setempat, Kurniawan, menyebut kenaikan permintaan bertemu dengan keterbatasan pasokan dari peternak — sebagian ayam sakit akibat cuaca, sementara harga pakan masih tinggi.
Kasus serupa terjadi di Aceh Singkil, di mana harga ayam sempat menembus Rp45.000–48.000 per kilogram. Pedagang ayam di sana, Fendi Pulungan, mengeluhkan penjualan yang sangat sepi akibat masyarakat mulai mengurangi pola belanja mereka. Ini menunjukkan sisi lain dari inflasi: bukan hanya konsumen yang tertekan, pedagang kecil pun ikut merugi karena volume penjualan anjlok meski harga per satuan naik.
Contoh lain datang dari Pasar Kulon Lasem, Rembang, tempat pedagang sembako Sri Lestari menceritakan bagaimana cabai rawit merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram, bahkan cabai rawit hijau sempat menembus Rp80.000 pada awal tahun akibat cuaca ekstrem. Ia mengaku pelanggan setianya menahan belanja karena kesulitan menyesuaikan diri dengan harga yang terus naik.
Ketiga cerita ini menggambarkan pola yang sama: kenaikan harga pangan memicu masyarakat mengurangi konsumsi, lalu pedagang kecil kehilangan pembeli, dan pada akhirnya seluruh rantai ekonomi lokal ikut melambat. Inilah wajah inflasi yang sesungguhnya — bukan cuma angka 3,19 persen di layar berita, tapi keresahan yang dirasakan langsung oleh pedagang dan pembeli di pasar setiap hari.
Siapa yang Paling Terdampak?
Kelompok masyarakat berpenghasilan tetap dan rendah menjadi segmen paling rentan terdampak karena porsi pengeluaran pangan mereka sangat dominan. Bagi keluarga dengan pendapatan pas-pasan, kenaikan harga ayam atau cabai—meski hanya beberapa ribu rupiah per kilogram—bisa berarti pengurangan porsi makan atau pengalihan anggaran dari kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Uang belanja seratus ribu rupiah kini mendapatkan barang yang lebih sedikit dibanding sebelumnya—inilah yang disebut sebagai erosi daya beli.
Menariknya, bukan hanya kebutuhan pokok yang naik. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya justru mencatat inflasi tertinggi, yakni 9,25 persen, terutama didorong kenaikan harga emas perhiasan — menunjukkan bahwa gejolak harga aset global pun ikut menyeret biaya hidup masyarakat.
Di sisi lain, ketika masyarakat mulai menahan belanja, pelaku usaha menghadapi penurunan permintaan yang bisa berujung pada perlambatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Inflasi yang tidak terkendali berpotensi menciptakan efek domino: harga naik, konsumsi turun, produksi melambat, dan lapangan kerja pun ikut terancam.
Ketika Rupiah Tertekan, Suku Bunga Ikut Naik
Salah satu hal yang jarang disadari masyarakat awam adalah bagaimana gejolak global bisa berujung pada keputusan yang terasa langsung di dompet mereka lewat suku bunga. Pada Mei hingga Juni 2026, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebanyak tiga kali beruntun—dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen pada 20 Mei, lalu 5,50 persen pada 9 Juni, hingga mencapai 5,75 persen pada 18 Juni 2026. Kenaikan ini diambil sebagai langkah pre-emptive untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat gejolak global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah, sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran.
Bagi masyarakat, kenaikan suku bunga acuan ini bukan sekadar berita ekonomi makro. Suku bunga yang naik biasanya diikuti oleh bunga kredit yang lebih mahal—baik untuk kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan, maupun modal usaha. Artinya, di saat harga kebutuhan pokok sudah menekan pengeluaran harian, biaya cicilan bulanan pun berpotensi ikut naik, menciptakan tekanan ganda terhadap keuangan rumah tangga.
Dampak ke Pelaku UMKM
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk kelompok yang paling merasakan getaran dari fluktuasi harga dan suku bunga ini. Selain menghadapi biaya bahan baku yang naik-turun mengikuti harga pangan, UMKM juga bergantung pada akses kredit yang kini menjadi lebih mahal akibat kenaikan suku bunga. Di sisi lain, Bank Indonesia terus mengarahkan kebijakan makroprudensial dan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk perluasan penggunaan QRIS, untuk mendukung pengembangan UMKM dan mempermudah pelaku usaha kecil menerima transaksi secara digital—sebuah upaya untuk menekan biaya operasional di tengah tekanan harga yang terus berubah.
Transisi Kepemimpinan Bank Indonesia
Menariknya, di tengah dinamika inflasi dan nilai tukar sepanjang 2026, Bank Indonesia juga mengalami transisi kepemimpinan setelah Perry Warjiyo mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur BI pada Juli 2026, usai hampir delapan tahun memimpin bank sentral melewati berbagai gejolak, mulai dari perang dagang, pandemi, hingga lonjakan inflasi dunia. Siapa pun penerusnya akan mewarisi tugas besar: menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda.
Upaya Menjaga Stabilitas
Bank Indonesia menetapkan target inflasi 2026 pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, dijalankan melalui koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah lewat Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Meski begitu, faktor eksternal seperti gejolak harga komoditas global dan perubahan iklim yang mengganggu masa panen tetap menjadi tantangan yang sulit diprediksi sepenuhnya oleh kebijakan domestik.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat?
Di tengah ketidakpastian ini, masyarakat bisa mengambil beberapa langkah nyata:
Pada akhirnya, kisah Kurniawan di Kediri, Fendi di Aceh Singkil, dan Sri di Rembang adalah potret kecil dari jutaan rumah tangga dan pedagang di seluruh Indonesia yang setiap hari harus berhitung ulang dengan harga yang terus berubah. Ditambah lagi dengan dinamika suku bunga dan nilai tukar yang bergerak mengikuti gejolak global, jelas terlihat bahwa uang makin sulit diatur bukan cuma soal harga di pasar, tapi juga rangkaian kebijakan besar yang akhirnya bermuara ke dompet masyarakat sehari-hari. Dengan memahami apa yang terjadi di balik angka-angka inflasi—dan cerita nyata di baliknya—masyarakat bisa mengambil langkah yang lebih bijak untuk menjaga stabilitas keuangan mereka sendiri.
